PERUATI.OR.ID ~ Pada hari Selasa, 16 Juli 2019, ketua dan sekretaris BPN PERUATI mengikuti pertemuan, “Konsolidasi RUU Hukum Pidana Bersama Pengurus Ormas Lintas Iman.” Pertemuan yang diinisiasi oleh Divisi Pendidikan  dan Divisi Reformasi Kebijakan Hukum  Komnas Perempuan ini bertempat di Hotel San Pasific dimulai pukul 10.00 dengan dihadiri peserta dari berbagai organisasi yang berbasis agama, antara lain: Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Wanita MATAKIN, ICRP, Srikandi Lintas Iman, JAKA TARUB Bandung, Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia (PHDI), PMKRI, Lakesdam NU, dan berbagai lembaga lainnya.

Pertemuan ini khusus mengkaji beberapa ketentuan pasal dalam RUU Hukum Pidana yang terkait dengan pemenuhan hak asasi perempuan.   Diantaranya pertama, pasal tentang pengguguran kandungan. Dalam konteks ini KOMNAS Perempuan menilai pentingnya perlindungan terhadap korban perkosaan yang tidak berani melaporkan kasusnya lalu melakukan aborsi karena beragam tekanan baik dari kondisi pshikis korban maupun para pihak yang melakukan pemaksaan aborsi kepada korban. Kedua, pasal yang mengatur pemidanaan terhadap orang yang melakukan persetubuhan terhadap anak. Hal ini dipandang sama dengan kejahatan perkosaan yang telah menyerang integritas tubuh  dan pskhis anak serta mengancam masa depan anak.

Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mendapatkan informasi perkembangan pembahasan RUU Hukum Pidana khususnya pasal-pasal yang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan. Kemudian adanya masukan dan dukungan pad apasal krusial terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak perempuan.

Narasumber yang hadir pada saat itu berasal dari : Staf Ahli Komisi III DPR RI, peneliti dari Institute Legal for Justice, dan KOMNAS Perempuan.

Kegiatan ini menghasilkan sejumlah masukan dari berbagai organisasi lintas agama terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak perempuan sekaligus merumuskan rencana advokasi apa yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga lintas iman untuk mendialogkan disahkannya RUU Hukum Pidana yang melindungi hak-hak perempuan.

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *